PARIGI MOUTONG.Rekan Rakyat,— Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Parigi Moutong terus berkembang dengan keterlibatan pihak swasta dan pemerintah daerah.
Program ini dilaksanakan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yakni unit atau dapur yang bertugas menyiapkan dan mendistribusikan makanan bergizi bagi siswa.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong Sunarti, S.Pd.,M.Pd menjelaskan bahwa hingga saat ini terdapat sejumlah SPPG yang dibangun melalui kerja sama Badan Gizi Nasional (BGN) dengan pemerintah daerah, serta SPPG yang dikelola yayasan atau pihak swasta.
Menurutnya, SPPG yang dibangun melalui kerja sama dengan pemerintah daerah jumlahnya masih terbatas. Saat ini terdapat lima SPPG yang bekerja sama dengan Pemda. Dari jumlah tersebut, tiga SPPG sudah dalam tahap pembangunan dan sebagian telah memasuki tahap finishing.
“Tiga SPPG yang sudah dalam pembangunan berada di Kecamatan Sausu dan sekitarnya, yakni di SD Inpres 6 Sausu, SMP Negeri 1 Ampibabo, dan SMP Negeri 1 Moutong,” ujarnya pada Media Ini Kamis 05/02/2026.
Sementara itu, dua SPPG lainnya masih dalam tahap persiapan pembangunan, masing-masing di Kecamatan Mepanga dan Desa Bolanobunu.
Ia menjelaskan bahwa setiap SPPG harus memenuhi persyaratan kapasitas layanan. Satu SPPG ditargetkan mampu mengakomodasi sekitar tiga ribu penerima manfaat, yang terdiri dari siswa dan guru. Karena itu, satu SPPG dapat melayani hingga sekitar 10 sekolah, tergantung jumlah peserta didik.
“Kalau di Mepanga, satu SPPG bisa melayani banyak sekolah karena harus mengakomodasi sekitar tiga ribuan penerima manfaat,” jelasnya.
Selain SPPG yang dibangun oleh Pemda, sebagian besar SPPG di Parigi Moutong dikelola oleh pihak swasta atau yayasan. Bahkan, beberapa di antaranya telah diresmikan dan beroperasi lebih dulu. Namun, tidak semua pihak swasta melibatkan Dinas Pendidikan dalam proses perencanaan dan peluncuran program.
“Kalau SPPG dibangun oleh swasta, sebenarnya tidak ada keterlibatan Dinas Pendidikan.” katanya.
Ia juga menyoroti persoalan pengawasan terhadap pelaksanaan MBG, khususnya pada SPPG yang dikelola pihak swasta. Menurutnya, mekanisme pelaporan jika terjadi masalah, seperti dugaan keracunan makanan, langsung disampaikan ke Balai Gizi Nasional,bukan ke Dinas Pendidikan.
“Kalau ada kejadian, laporan langsung ke Balai Gizi Nasional. Kami biasanya dikumpulkan dalam rapat koordinasi. Kami juga menyampaikan agar Dinas Pendidikan dilibatkan minimal dalam pengawasan, karena program ini menyangkut kualitas layanan dan pelaksanaan kegiatan di sekolah,” ujarnya.
Ia menambahkan, jika terjadi persoalan dalam pelaksanaan MBG, masyarakat cenderung mengaitkannya dengan Dinas Pendidikan, padahal secara teknis dinas tidak terlibat langsung dalam pengelolaan SPPG swasta
Keluhan tersebut, lanjutnya, telah disampaikan dalam berbagai forum koordinasi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Menurutnya, evaluasi yang dilakukan pemerintah dan pihak penyelenggara MBG mulai menunjukkan hasil, ditandai dengan meningkatnya koordinasi antara pengelola SPPG dan Dinas Pendidikan.
“Sekarang Yayasan sudah melapor ke kami, bahkan mengundang kami saat peresmian SPPG. Mudah-mudahan ke depan pelaksanaan program ini semakin terkoordinasi, ,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa operasional SPPG harus mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang ketat, mulai dari kebersihan dapur hingga peralatan yang digunakan.
“Peralatan harus steril, tidak boleh menggunakan piring plastik, harus aluminium. Meja pemotongan bahan makanan juga tidak boleh dari kayu karena berisiko terhadap kesehatan. Semua itu diperiksa sesuai persyaratan,” jelasnya.
Meski sempat muncul kekhawatiran akibat kasus keracunan di beberapa daerah, ia optimistis program MBG melalui SPPG dapat berjalan dengan baik jika semua pihak bersinergi dan pengawasan diperkuat.
“Dengan komitmen pemerintah pusat dan kerja sama semua pihak, kendala di lapangan bisa diantisipasi. Alhamdulillah, setelah evaluasi, belum ada lagi laporan keracunan,” pungkasnya.
Pewarta : Irwan
Editor : Irwan
Source : Wawancara