SIGI.Rekan Rakyat,— Warga Kabupaten Sigi, khususnya Desa Pombewe, Kecamatan Sigi Biromaru, kini mulai merasakan manfaat nyata dari pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) yang direalisasikan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 Tahap III.
Program ini menjadi bagian dari upaya penguatan ketahanan pangan sekaligus menjamin ketersediaan air bagi aktivitas pertanian masyarakat.
Pembangunan JIAT tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 dan dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu, dengan PT Adhi Karya sebagai kontraktor pelaksana.
Sejumlah titik irigasi dibangun dan tersebar di beberapa wilayah Kabupaten Sigi, yang diharapkan mampu mendukung produktivitas pertanian secara berkelanjutan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Sigi, Ir. Edy Dwi Saputro, S.T., M.M. menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi melalui program infrastruktur sumber daya air. Menurutnya, bantuan tersebut sangat membantu pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
“Kami sangat berterima kasih karena program ini secara langsung mengurangi beban pemerintah daerah dalam melayani masyarakat, khususnya di sektor pertanian,” ujar Edy melalui pesan WhatsApp Selasa 10/02/2026.
Namun demikian, Edy menekankan pentingnya langkah lanjutan setelah pembangunan, terutama terkait sinkronisasi pemeliharaan dan pengamanan aset irigasi. Ia menyebut, keberlanjutan fungsi infrastruktur tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada kesadaran masyarakat sebagai penerima manfaat.
“Kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjaga aset yang sudah dibangun. Selama ini ada beberapa fasilitas yang tidak berfungsi maksimal karena dirusak atau bahkan dicuri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Ini tentu merugikan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka panjang,” jelasnya.
Ia berharap pengelolaan irigasi dapat dilakukan secara partisipatif, sehingga masyarakat merasa memiliki dan ikut menjaga fasilitas yang ada. Jika terjadi kerusakan atau gangguan, warga diharapkan segera melaporkan agar dapat ditangani oleh instansi terkait.
Edy juga menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat, mengingat pemerintah daerah tidak dapat memantau seluruh operasional infrastruktur secara detail. Menurutnya, peran masyarakat menjadi kunci agar fungsi irigasi tetap optimal.
Dalam konteks kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat, Edy menyebut Bupati Sigi terus mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk aktif mencari solusi dan peluang dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah provinsi maupun kementerian.
“Pak Bupati selalu menekankan agar OPD tidak hanya bergantung pada APBD, tetapi juga mencari bantuan dan kerja sama dengan pihak lain. Kami berharap dukungan pembangunan untuk Kabupaten Sigi terus berlanjut ke depan,” katanya.
Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi pun menyatakan komitmennya untuk mendukung berbagai program pembangunan, termasuk kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, demi mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.