Donggala.Rekan Rakyat, – Sejumlah proyek Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) yang tersebar di beberapa titik di Kabupaten Donggala dilaporkan telah rampung. Pembangunan infrastruktur tersebut bersumber dari APBN. Program ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian, khususnya pada lahan sawah tadah hujan yang selama ini bergantung pada musim.
Balai Wilayah Sungai (BWS) III Palu melalui Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air (PjPA) PPK Air Tanah dan Air Baku (ATAB), Andi Anugerah, menjelaskan bahwa pembangunan JIAT difokuskan untuk menjangkau lahan pertanian skala kecil yang sebelumnya sulit mendapatkan akses air.
Menurutnya, satu titik jaringan irigasi air tanah secara ideal mampu mengairi lahan seluas 5 hingga 10 hektare. Bahkan, dalam kondisi tertentu dapat menjangkau hingga 15 hektare, meski membutuhkan sistem penggiliran air di tingkat petani.
“Kalau 15 hektare itu tetap bisa, tapi harus ada penggiliran. Idealnya memang di kisaran 5 sampai 10 hektare supaya lebih efektif,” jelas Andi saat ditemui di kantornya, Selasa (5/5).
Ia menegaskan, program ini merupakan bagian dari upaya percepatan swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah pusat. Meski umumnya proyek skala besar menjadi prioritas kementerian, kebijakan terbaru membuka ruang intervensi pada lahan-lahan kecil melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 tentang percepatan swasembada pangan.
“Potensi sawah kecil di Indonesia ini sangat besar. Kalau semuanya termanfaatkan, target swasembada pangan bisa tercapai,” ujarnya.
Namun demikian, mekanisme pengusulan tetap harus melalui pemerintah daerah. Dalam hal ini, Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Pertanian kabupaten menjadi pintu utama sebelum usulan diteruskan ke Balai Wilayah Sungai.
Andi juga menekankan pentingnya kesiapan dari pemerintah desa dan kelompok tani. Beberapa syarat utama di antaranya adalah ketersediaan lahan untuk pembangunan sumur bor dan rumah pompa, serta adanya komitmen petani dalam mengelola irigasi tersebut.
“Jangan sampai saat sudah diusulkan dan mau dibangun, justru muncul persoalan lahan. Ini yang harus dipastikan sejak awal,” tegasnya.
Selain itu, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan survei bersama pemerintah daerah sebelum proses serah terima aset dilakukan, agar infrastruktur yang telah dibangun dapat segera difungsikan oleh masyarakat.
Untuk wilayah Donggala sendiri, hingga saat ini baru sekitar lima titik JIAT yang terverifikasi dan masuk dalam program. Jumlah tersebut dinilai masih sangat terbatas dibanding kebutuhan di lapangan.
Minimnya jumlah usulan disebut bukan karena rendahnya kebutuhan, melainkan kurangnya informasi dan koordinasi antara pemerintah desa dengan dinas terkait.
“Masyarakat sebenarnya butuh, tapi sering bingung jalur pengusulannya. Karena itu, kami dorong agar desa atau kelompok tani aktif menyampaikan usulan ke Dinas PU,” tambahnya.
Program JIAT ini diperkirakan akan terus berlanjut dalam beberapa tahun ke depan seiring target nasional swasembada pangan. Pemerintah membuka peluang bagi daerah untuk terus mengajukan lokasi baru, terutama bagi lahan-lahan yang selama ini belum tersentuh irigasi.
Dengan rampungnya sejumlah titik JIAT tersebut, diharapkan produktivitas pertanian di Donggala dapat meningkat dan memberikan kontribusi nyata terhadap ketahanan pangan daerah maupun nasional.(*)Ir