SIGI.Rekan Rakyat,– Rencana penutupan aliran air irigasi Gumbasa mulai 15 Agustus hingga 15 September 2026 mendapat perhatian dari kalangan petani. Sejumlah petani di wilayah Biromaru, Sigi Kota hingga sebagian Kecamatan Tanambulava mengaku masih memiliki tanaman padi yang terancam gagal panen jika pasokan air benar-benar dihentikan selama satu bulan.
Ketua Forum Petani Merah Putih,Imran Latjedi, mengatakan, berdasarkan data yang diterima pihaknya, terdapat sekitar 20 hektare lahan di wilayah Biromaru yang masih terancam terdampak penutupan air. Kondisi serupa juga terjadi di sejumlah wilayah Sigi Kota dan sebagian Tanambulava.
Menurut Imran, kondisi tersebut bukan berarti petani sengaja mengabaikan edaran atau ketentuan terkait jadwal tanam dan penutupan air. Persoalannya, pada saat musim tanam, sebagian petani masih terkendala ketersediaan alat dan sarana pengolahan lahan karena masih digunakan secara bergantian.
“Bukan petani tidak mengindahkan edaran. Tetapi saat musim tanam, alat garap masih banyak yang terpakai. Jadi ada petani yang baru bisa mengolah dan menanam setelah alat tersedia,” kata Imran melalui pesan WhatsApp Senin 10/8.
Ia mengatakan, petani juga memahami bahwa penutupan air Gumbasa diperlukan untuk mendukung pekerjaan dan pengaturan sistem irigasi. Namun, di sisi lain, pemerintah juga perlu melihat kondisi tanaman petani yang saat ini sudah terlanjur ditanam.
“Kami siap disalahkan karena tidak mengikuti ketentuan. Tetapi kami berharap ada kebijakan dari pihak pengairan dengan mempertimbangkan kondisi dan kerugian yang akan dialami petani,” ujarnya.
Imran menyebut, salah seorang petani bahkan menyampaikan bahwa mereka sebenarnya mengetahui adanya rencana penutupan air. Namun, pilihan untuk tetap menanam dilakukan karena petani juga membutuhkan hasil panen untuk memenuhi kebutuhan hidup.
“Kami tahu air akan ditutup. Tapi kalau kami tidak menanam, apa yang bisa kami panen musim ini? Kami juga butuh makan,” kata Imran, mengutip keluhan petani.
Menyikapi kondisi tersebut, Imran meminta Pemerintah Kabupaten Sigi ikut turun tangan mencari jalan keluar bersama pihak pengairan maupun Balai Wilayah Sungai (BWS).
Mantan Wakil Ketua DPRD Sigi itu menilai, penutupan air tetap dapat dilakukan sesuai agenda yang telah ditetapkan. Namun, menurutnya, perlu ada pola kebijakan yang bisa menyelamatkan tanaman petani tanpa mengganggu pekerjaan utama yang sedang berjalan.
Salah satu opsi yang ditawarkan, kata Imran, adalah membuka kembali aliran air secara berkala, misalnya setiap tujuh atau sepuluh hari, kemudian air dialirkan selama sekitar dua hari untuk memenuhi kebutuhan tanaman padi sebelum kembali ditutup.
“Tidak masalah air tetap ditutup sesuai agenda. Tetapi kalau memungkinkan, ada kebijakan dari pihak pengairan atau BWS, misalnya setiap tujuh atau sepuluh hari air dibuka selama dua hari untuk menyelamatkan tanaman petani. Atau bisa dicari kebijakan lain yang tidak mengganggu progres pekerjaan yang sudah ditentukan,” jelasnya.
Ia menegaskan, persoalan ini sebaiknya tidak berujung pada saling menyalahkan antara petani dan pihak pengairan. Menurutnya, semua pihak memiliki kepentingan yang sama, yakni memastikan pekerjaan irigasi tetap berjalan sekaligus meminimalkan kerugian yang dialami masyarakat.
“Kita jangan saling menyalahkan. Yang paling penting sekarang bagaimana mencari solusi terbaik, supaya pekerjaan tetap berjalan dan tanaman petani juga bisa diselamatkan,” tandas Imran.(Ir)