PARIGI MOUTONG. Rekan Rakyat,– Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang digulirkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 turut menyasar puluhan sekolah di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong, Sunarti, mengatakan jumlah sekolah yang masuk dalam program tersebut saat ini berada di kisaran 90 sekolah. Namun, pembagian berdasarkan jenjang SD dan SMP belum dapat dipastikan karena masih terdapat sekolah yang dalam proses penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS).
“Kalau yang sekarang itu sembilan puluhan, kalau tidak salah. Saya tidak ingat persis berapa pembagian per jenjang karena masih bisa berubah karena masih ada beberapa yang belum PKS,” kata Sunarti saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis 17/9.
Menurut Sunarti,sekitar 16 sekolah masih menunggu proses lanjutan untuk memasuki tahap pelaksanaan. Sementara sekolah yang telah menyelesaikan tahapan kerja sama dengan Kemendikdasmen mulai menjalankan pekerjaan revitalisasi.
Untuk total anggaran yang dialokasikan, Sunarti mengaku belum menerima rekapitulasi keseluruhan dari sekolah penerima. Data tersebut masih dalam proses pengumpulan.
“Kalau anggarannya saya belum menerima rekapannya, berapa ini dan berapa itu Tim tehnis yang lebih tau” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, program revitalisasi mendapat pendampingan dari tim yang menangani aspek teknis di lapangan. Kemendikdasmen juga melibatkan fasilitator dan tim teknis dari kalangan akademisi.
Sunarti mengatakan setiap pekerjaan harus mengacu pada petunjuk teknis yang ditetapkan masing-masing direktorat di lingkungan Kemendikdasmen.
“Dalam bekerja itu harus memperhatikan petunjuk teknis yang diberikan oleh Direktorat SD, Direktorat SMP dan PAUD. Kemudian tepat waktu, 31 Desember harus selesai,” jelasnya.
Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong, lanjut Sunarti, berperan melakukan pemantauan dan memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.
Meski memiliki batas waktu penyelesaian, ia menegaskan target waktu tidak boleh mengesampingkan kualitas pekerjaan.
“Bukan berarti mengejar waktu, mengabaikan kualitas. Semua juga harus diperhatikan,” katanya.
Sunarti menambahkan, dinas tetap memiliki tanggung jawab dalam memastikan program revitalisasi di wilayahnya terlaksana dengan baik, meskipun pendampingan teknis pembangunan melibatkan tim yang ditugaskan oleh kementerian.
“Kita tetap punya tanggung jawab untuk memastikan program itu terlaksana dengan baik sesuai harapan pemerintah pusat,” katanya.
Ia menjelaskan, program revitalisasi menyasar sekolah berdasarkan kondisi dan tingkat kebutuhannya. Sasaran tersebut berbeda dengan pola bantuan fisik pada tahun-tahun sebelumnya.
Salah satu prioritasnya adalah sekolah yang terdampak bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, dan kebakaran. Selain itu, sekolah yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk sekolah kecil dan terpencil di kawasan pegunungan, juga menjadi sasaran.
“Yang paling prioritas mendapatkan itu sekolah yang terdampak bencana alam. Kalau kena banjir, gempa, kebakaran, itu langsung. Begitu juga sekolah yang di gunung-gunung, sekarang justru banyak yang disasar,” jelasnya.
Setelah sekolah terdampak bencana dan berada di wilayah 3T, sasaran berikutnya berasal dari usulan reguler berdasarkan kebutuhan sekolah.
Sunarti juga membuka ruang bagi wartawan untuk menyampaikan informasi apabila menemukan persoalan dalam pelaksanaan revitalisasi di lapangan. Menurutnya, setiap informasi yang disampaikan media akan menjadi bahan bagi dinas untuk melakukan pengecekan.
“Kalau ada teman-teman wartawan memberikan informasi, kita turun memverifikasi. Kalau misalnya sekolah yang tidak sesuai pekerjaannya, kita langsung konfirmasi kepada fasilitatornya,” tutupnya.(Ir)