 |
| Foto. 2 pekerja yang sedang mengerjakan Spandek Tidak Menggunakan APD |
DONGGALA.Rekan Rakyat,— Pelaksanaan program revitalisasi sarana dan prasarana di SMA Negeri 1 Sirenja, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, mendapat sorotan terkait penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta belum terpasangnya papan informasi kegiatan di lokasi pekerjaan.
Berdasarkan pantauan media ini di lokasi, sejumlah pekerja yang menangani pembangunan gedung laboratorium terlihat telah menggunakan Alat pelindung diri (APD). Namun, beberapa pekerja yang mengerjakan rehabilitasi ruang kelas disebut belum mendapatkan perlengkapan keselamatan kerja.
 |
| Foto. salah satu bangunan ruang kelas yang sedang direhab |
Program ini merupakan bagian dari kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026. Pelaksanaannya menggunakan mekanisme swakelola melalui Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP), dengan pekerjaan diarahkan pada peningkatan sarana dan prasarana sekolah.
Salah seorang pekerja berinisial R, yang enggan disebutkan nama lengkapnya, mengaku belum lama terlibat dalam pekerjaan tersebut. Ia mengatakan, sejak mulai bekerja belum mendapatkan perlengkapan seperti helm, sepatu keselamatan, rompi, maupun sarung tangan dari pihak pelaksana.
 |
| Foto Beberapa Pekerja Sedang Membangun Gedung Lab Rompi Terlihat Digantung pada salah satu tiang |
Menurut R, sarung tangan yang digunakannya saat bekerja dibeli sendiri untuk mengurangi risiko cedera.
“Saya masuk di belakang, tidak ada sama sekali. Sarung tangan juga beli sendiri. Daripada luka, mending beli sendiri,” ujar R saat ditemui dilokasi proyek kamis 10/8.
Ia menyebut kondisi tersebut dialaminya sejak mulai bekerja. R juga mengungkapkan terdapat dua pekerja yang menangani pekerjaan di bagian atas bangunan, termasuk pemasangan spandek.
“Cuma dua orang,” katanya.
Menurut R, perlengkapan keselamatan kerja semestinya disediakan bagi pekerja, terutama karena aktivitas yang dilakukan memiliki risiko kecelakaan.
“Harusnya diberikan itu. Bukan apa-apa kalau luka tangan,” ujarnya.
Keterangan serupa disampaikan pekerja lainnya berinisial WR. Ia mengaku belum mendapatkan perlengkapan APD saat menjalankan pekerjaan.
“Ada barangkali, tapi belum ada,” kata WR.
WR mengaku telah terlibat dalam pekerjaan pembongkaran selama hampir satu bulan. Menurutnya, pekerja yang melakukan aktivitas di bagian atas bangunan semestinya menggunakan perlengkapan keselamatan sebagai bagian dari upaya mencegah kecelakaan kerja.
Ia juga menyebut sebagian pekerja memilih membeli sendiri perlengkapan tertentu, seperti sarung tangan, karena belum mendapatkannya dari pihak pelaksana.
“Dia beli sarung tangan sendiri,” ujarnya.
Selain persoalan APD, WR mengungkapkan pernah terjadi material yang jatuh dari bagian atas bangunan saat proses pembongkaran. Menurut dia, material tersebut beruntung tidak sampai mengenai pekerja.
Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam penerapan K3, mengingat keselamatan kerja tidak hanya berkaitan dengan penggunaan APD, tetapi juga pengendalian risiko selama proses pembangunan dan rehabilitasi berlangsung. Pengamanan area kerja, terutama pada pekerjaan di ketinggian dan pembongkaran, menjadi bagian penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan.
Di sisi lain, belum terpasangnya papan informasi proyek juga menjadi sorotan. Papan informasi memiliki fungsi penting sebagai sarana keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai kegiatan yang sedang dilaksanakan.
Melalui papan tersebut, masyarakat dapat mengetahui informasi dasar pekerjaan, seperti nama kegiatan, sumber dan nilai anggaran, waktu pelaksanaan, serta pihak yang bertanggung jawab terhadap kegiatan. Keberadaan informasi itu juga memungkinkan masyarakat ikut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang menggunakan anggaran pemerintah.
Dengan demikian, pemasangan papan informasi tidak sekadar menjadi penanda adanya pekerjaan, tetapi juga menjadi bagian dari transparansi agar masyarakat mengetahui kegiatan yang berlangsung di lingkungan sekolah.
Sementara itu, Wakasek Bidang Sarana dan Prasarana SMA Negeri 1 Sirenja, Drs. Hamka, yang juga merangkap sebagai Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP), membenarkan pekerjaan revitalisasi telah berlangsung sekitar satu bulan.
Namun, Hamka mengakui papan informasi kegiatan belum terpasang di lokasi pekerjaan.
“Baru kemarin ditelepon, saya disuruh cetak ukuran 1x1,” ujarnya.
Hamka juga mengaku belum mengetahui secara pasti besaran anggaran yang diterima sekolah untuk pelaksanaan program revitalisasi tersebut.
“Iye, tidak tahu,” katanya.
Upaya konfirmasi juga telah dilakukan kepada Kepala SMA Negeri 1 Sirenja, Yusri, selaku penanggung jawab. Namun, hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi tersebut belum memperoleh tanggapan.
Media ini tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan atas informasi sesuai undang-undang Pers.(Ir)