DONGGALA.Rekan Rakyat– Pemerintah terus mendorong pemerataan akses pelayanan keluarga berencana (KB) dan penguatan upaya pencegahan stunting, khususnya bagi masyarakat yang berada di wilayah dengan keterbatasan fasilitas kesehatan.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kunjungan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN, Ratu Isyana Bagoes Oka, dalam kegiatan Intensifikasi Pelayanan KB di Wilayah Khusus memperingati World Contraception Day (WCD) atau Hari Kontrasepsi Sedunia, Senin (28/9/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Pelabuhan Wani, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, itu dipusatkan di Rumah Sakit Kapal dr. Lie Dharmawan Bayan Peduli, hasil kerja sama dengan Yayasan Dokter Peduli (doctorSHARE).
Kapal pelayanan kesehatan yang telah bersandar sejak 22 September 2026 tersebut menjadi salah satu sarana untuk mendekatkan pelayanan medis dan keluarga berencana kepada masyarakat. Dalam kunjungan Wamen, sebanyak 50 akseptor memperoleh pelayanan KB.
Dalam arahannya, Ratu Isyana menegaskan bahwa pencegahan stunting tidak cukup hanya mengandalkan pemenuhan kebutuhan gizi. Diperlukan keterlibatan berbagai sektor untuk memastikan keluarga memiliki lingkungan yang sehat serta akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai.
Menurutnya, pemerintah melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN terus mengembangkan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING), termasuk memberikan dukungan nutrisi bagi masyarakat yang belum terjangkau program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kalau kita mau mencegah stunting ada dua upaya yang perlu dilakukan. Upaya spesifik terkait dengan gizi dan upaya intervensi sensitif,” ujar Ratu Isyana.
Ia menjelaskan, intervensi sensitif mencakup penyediaan air bersih, perbaikan sanitasi, ketersediaan jamban sehat, serta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pola makan bergizi dan perilaku hidup bersih dan sehat.
Selain faktor lingkungan dan pemenuhan gizi, perencanaan kehamilan juga menjadi bagian penting dalam upaya menekan risiko stunting.
Karena itu, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya menghindari kehamilan pada usia terlalu muda maupun terlalu tua, menjaga jarak kelahiran, serta merencanakan jumlah anak sesuai kondisi kesehatan dan kesiapan keluarga.
Melalui kegiatan tersebut, Wamen juga memberikan edukasi kepada sekitar 150 peserta yang berasal dari berbagai unsur, mulai dari Tim Pendamping Keluarga (TPK), kader kesehatan, penyuluh KB, tenaga medis, pasangan usia subur hingga perwakilan lintas sektor.
Tidak hanya meninjau pelayanan kesehatan, Ratu Isyana turut menyerahkan bantuan program GENTING kepada dua keluarga berisiko stunting di Desa Labuan Salumbone dan Desa Labuan, Kabupaten Donggala.
Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan keluarga penerima sekaligus memperkuat langkah pencegahan stunting melalui pendampingan langsung di tingkat keluarga.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Wamen Kependudukan dan Pembangunan Keluarga beserta rombongan.
Menurutnya, kehadiran pemerintah pusat di Kabupaten Donggala merupakan bentuk perhatian terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam memperoleh pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang berkualitas.
Reny menilai, program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia.
“Melalui program KB, kita berupaya meningkatkan kesehatan ibu dan anak, menurunkan risiko kematian, serta mencegah stunting,” ungkap Reny.
Ia juga memaparkan sejumlah indikator pelayanan keluarga berencana berdasarkan hasil pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2025.
Secara nasional, angka penggunaan kontrasepsi modern atau Modern Contraceptive Prevalence Rate (MCPR) tercatat sebesar 60,8 persen. Sementara kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi (unmet need) mencapai 13,4 persen dan kehamilan berisiko tinggi berdasarkan kriteria 4T sebesar 31,5 persen.
Adapun di Sulawesi Tengah, capaian MCPR berada pada angka 58 persen dengan unmet need sebesar 15,2 persen.
Kondisi yang menjadi perhatian khusus terdapat di Kabupaten Donggala. Berdasarkan data yang disampaikan, penggunaan kontrasepsi modern di daerah tersebut baru mencapai 45,93 persen, sedangkan kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi masih berada pada angka 21,85 persen.
Perbedaan capaian tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Donggala masih membutuhkan penguatan pelayanan, edukasi, serta perluasan akses kontrasepsi bagi pasangan usia subur.
Reny berharap kegiatan intensifikasi pelayanan KB tidak hanya memberikan manfaat selama pelaksanaan, tetapi juga menjadi langkah awal untuk memperkuat pelayanan kesehatan reproduksi secara berkelanjutan.
Ia menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, penyuluh KB, serta seluruh unsur masyarakat dalam meningkatkan kesadaran mengenai perencanaan keluarga.
"Mari kita jadikan kunjungan kerja ini sebagai momentum memperkuat pelayanan KB di Kabupaten Donggala dan seluruh wilayah di Sulteng, demi keluarga yang sehat, berkualitas dan sejahtera,” tegasnya.
Kehadiran Rumah Sakit Kapal dr. Lie Dharmawan Bayan Peduli di Pelabuhan Wani juga menjadi bagian dari upaya mendekatkan fasilitas kesehatan kepada masyarakat melalui pelayanan bergerak.
Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah dan lembaga kemanusiaan, pelayanan kesehatan dan keluarga berencana diharapkan semakin mudah dijangkau, terutama oleh masyarakat di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Tengah Nuryamin, Asisten III Kabupaten Donggala Isngadi, Direktur Bina Pelayanan KB Wilayah Khusus Kemendukbangga/BKKBN Farah Adibah, serta sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan terkait.(*)