PALU.Rekan Rakyat, – Dinamika pemilihan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tengah periode 2026–2031 terus bergerak. Salah satu kandidat, Gufran, resmi menyerahkan kembali berkas pencalonannya kepada panitia Musyawarah Provinsi (Musprov) Kadin Sulteng di Kiora Cafe, Jalan Juanda, Kota Palu, Jumat (15/5/2026).
Momentum pengembalian berkas tersebut menjadi bagian penting dalam tahapan menuju Musprov yang dijadwalkan berlangsung pada 20 Mei 2026 mendatang. Sejumlah pendukung dan perwakilan Kadin kabupaten turut hadir mendampingi Gufran saat proses penyerahan dokumen berlangsung.
Dalam keterangannya, Gufran memastikan seluruh syarat administrasi pencalonan telah dipenuhi sesuai ketentuan organisasi. Mulai dari dokumen keanggotaan hingga persyaratan legal lainnya disebut telah dilengkapi dan diterima panitia.
“Semua syarat yang diminta panitia sudah kami serahkan sesuai aturan organisasi,” ujar Gufran.
Panitia selanjutnya akan melakukan proses verifikasi administrasi terhadap seluruh bakal calon sebelum menetapkan nama-nama yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon Ketua Umum Kadin Sulteng.
Menjelang pelaksanaan Musprov, dukungan terhadap Gufran disebut terus bertambah. Ia mengaku optimistis menghadapi kontestasi karena telah mendapatkan dukungan dari mayoritas Kadin kabupaten di Sulawesi Tengah.
Meski belum merinci jumlah pasti dukungan yang telah dikantongi, Gufran menilai komunikasi dan konsolidasi dengan daerah berjalan positif dalam beberapa waktu terakhir.
“Insyaallah dukungan dari daerah cukup baik dan itu menjadi semangat bagi kami menghadapi Musprov nanti,” katanya.
Selain fokus pada agenda pemilihan, Gufran juga menyoroti pentingnya peran Kadin sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha di daerah. Menurutnya, organisasi tersebut harus mampu menjadi ruang bersama bagi pelaku usaha dari berbagai sektor.
Musprov Kadin Sulteng sendiri diperkirakan akan berlangsung dinamis mengingat forum tersebut akan menentukan arah kepemimpinan organisasi pengusaha terbesar di Sulawesi Tengah untuk lima tahun mendatang.***