Palu.Rekan Rakyat,– Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah menerima kunjungan Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sulawesi Tengah, Ir. Firman Aksara, S.T., M.P.W.K., pada Rabu (24/6).
Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi dalam mendukung program pembangunan sanitasi di Kabupaten Poso.
Dalam kesempatan itu, Firman Aksara menyampaikan bahwa pembangunan sanitasi yang didanai pemerintah pusat dijadwalkan berlangsung pada Agustus hingga Desember 2026. Mengingat waktu pelaksanaannya relatif singkat, diperlukan penetapan lokasi prioritas yang mudah dijangkau serta didukung koordinasi yang baik agar program dapat berjalan optimal.
Menurutnya, komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Poso dan BPBPK Sulawesi Tengah selama ini berjalan baik sehingga memudahkan proses perencanaan program. Dari lima desa yang masuk kandidat lokasi pembangunan, dua desa dinilai berpotensi menjadi prioritas, yakni Desa Petirodongi dan Desa Towu di Kecamatan Poso Pesisir.
Firman juga menekankan pentingnya pemanfaatan data dalam mendukung pembangunan sanitasi yang terintegrasi dengan upaya percepatan penurunan stunting. Pengalaman pelaksanaan program serupa di Provinsi Maluku, kata dia, menunjukkan bahwa data By Name By Address (BNBA) sangat penting sebagai dasar perencanaan dan penentuan sasaran program.
“Data BNBA sangat penting untuk membantu kami melihat kondisi masyarakat secara lebih rinci, termasuk kebutuhan infrastruktur dasar seperti akses air bersih dan sanitasi. Data tersebut juga dapat menjadi dasar untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, program penyediaan air minum dan sanitasi masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan program pembangunan keluarga yang dijalankan Kemendukbangga/BKKBN. Karena itu, pihaknya membutuhkan data profil BNBA sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program di desa-desa prioritas.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, Nuryamin, STP., M.M., menyatakan dukungan penuh terhadap kebutuhan data yang diperlukan BPBPK Sulawesi Tengah.
“Nantinya tim data kami akan menyiapkan data BNBA yang dibutuhkan. Namun, untuk memenuhi ketentuan dan SOP yang berlaku, kami berharap BPBPK Sulawesi Tengah dapat menyampaikan surat resmi permintaan data sehingga proses penyampaian data dapat dilakukan sesuai mekanisme,” jelas Nuryamin.
Ia menambahkan, data yang akan disiapkan tidak hanya memuat kondisi keluarga terkait sanitasi, tetapi juga akan dilengkapi dengan data potensi stunting dan Keluarga Risiko Stunting (KRS). Dengan demikian, data tersebut dapat menjadi dasar yang kuat dalam mendukung usulan pembangunan sanitasi di desa sasaran.
Selain dukungan data, Nuryamin juga menilai keberadaan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) di desa sasaran dapat menjadi salah satu kekuatan dalam mendukung keberhasilan program. Selain memberikan edukasi kepada masyarakat terkait perilaku hidup bersih dan sehat, PKB juga dapat membantu mengawal keberlanjutan program sanitasi yang dibangun.
Melalui sinergi antara Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah dan BPBPK Sulawesi Tengah, pembangunan sanitasi yang direncanakan diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi layak dan air bersih, sekaligus mendukung upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Poso.(*)